PRABOWONEWS.COM — Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 disinergikan sebagai ajang perenungan mendalam terhadap pelaksanaan konstitusi secara murni dan konsekuen.
Amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dinilai berkelindan rapat dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang kerap menjadi penekanan Presiden Prabowo Subianto.
Poin penting tersebut ditegaskan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, saat ditemui dalam wawancara khusus peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Lisda menyampaikan bahwa arah perekonomian bangsa yang digagas Presiden Prabowo Subianto—yaitu ekonomi kerakyatan berdasar atas asas kekeluargaan dan kedaulatan nasional—harus menempatkan pemberdayaan serta kecerdasan perempuan sebagai elemen kunci.
“Penguatan kepada perempuan, terlebih untuk seorang ibu, dalam bentuk apa pun merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan Indonesia saat ini. Terpenting bagi perempuan Indonesia yaitu memiliki ilmu.”
“Karena ketika mereka berilmu, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk memperkuat sektor UMKM yang kini mayoritas digerakkan oleh kaum perempuan,” ujar Lisda.
Sinergi Ekonomi Kerakyatan dan Program Strategis Prabowo
Lisda menjelaskan, semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan perekonomian disusun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sejalan dengan fakta di lapangan.
Di mana perempuan dan ibu rumah tangga merupakan penggerak utama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi domisili.
Baca Juga:
GONEO Percepat Ekspansi Global dengan Memperluas Kehadiran di Berbagai Pameran Industri Terkemuka
Penguatan peran perempuan ini juga dinilai selaras dengan program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya lewat ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Lisda, integrasi pemenuhan gizi nasional dan penguatan ekonomi rumah tangga memiliki dampak berlipat (multiplier effect).
Data menunjukkan program pemenuhan gizi kerakyatan tersebut mampu menyerap 80 hingga 90 persen tenaga kerja perempuan lokal.
“Manfaatnya berlipat: anak-anak, balita, dan pelajar mendapat gizi seimbang, sementara para ibu mendapatkan kemandirian ekonomi.
Baca Juga:
CGTN: Memasuki Usia 25 Tahun, SCO Buka Peluang Baru bagi Pembangunan Regional
RAVEN2 BUKA PRAREGISTRASI UNTUK FRESH START SERVER “ZERO”
Campaign Connect Indonesia 2026 Bahas Pertumbuhan, AI, dan Peran Baru Pemimpin Pemasaran
Ketika seorang ibu cerdas dan sejahtera, maka fondasi utama keluarga dan karakter generasi penerus bangsa akan terbangun dengan kokoh,” jelas Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Dorongan Literasi Digital Berkelanjutan
Untuk memastikan kaum perempuan mampu bersaing dalam kerangka ekonomi modern berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, keberadaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi menjadi keharusan.
Dalam wawancara tersebut, Lisda menerangkan langkah nyatanya dalam mendirikan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Digital Indonesia (FK PKBM Digital Indonesia).
Melalui lembaga ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas bersama akademisi dan pakar teknologi seperti Dr. Taufik Asmiyanto (Universitas Indonesia) dan Dr. Agus Laksono untuk mengedukasi masyarakat.
Khususnya perempuan, dalam penguasaan literasi digital hingga penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Lisda mengakhiri wawancaranya dengan menegaskan kembali bahwa perjuangan mewujudkan kemerdekaan yang sejati adalah ketika amanat Pasal 33 UUD 1945 berhasil membawa kesejahteraan merata bagi rakyat, yang diawali dari perempuan dan keluarga Indonesia. (Bambang Haryanto).***
