PRABOWO NEWS – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 di mana Kemhan dan TNI meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2018.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD dan UO TNI AU dari BPK RI tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA kepada Menhan Prabowo, Selasa 28 Juni 2022 di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta.
Menhan Prabowo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan dan TNI kembali dapat menerima predikat opini WTP.
Sebab, capaian ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas Kemhan dan TNI ke depannya.
“Hasil dari capaian ini tentu akan sangat berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas ke depan. Hal tersebut juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang merupakan minimum requirement. ”
“Yang merupakan landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI,” ujar Menhan Prabowo.
Menhan Prabowo pun mengungkapkan apresiasi kepada kasatker dan kasubsatker yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama,” kata Menhan Prabowo.
Meskipun demikian, Menhan Prabowo mengingatkan agar Kemhan dan TNI senantiasa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam melaksanakan setiap kegiatan.
Baca Juga:
Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari
“Oleh karenanya saya berharap, BPK RI untuk terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara.”
“Dengan demikian, dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas,” ungkap Menhan Prabowo.
Adapun Menhan Prabowo menekankan kepada para kasatker, kasubsatker di lingkungan Kemhan dan TNI agar menindaklanjuti rekomendasi yang ada dalam setiap laporan hasil pemeriksaan.
BPK: Pencapaian WTP Kemhan/TNI prestasi yang pantas dibanggakan
Baca Juga:
Sementara itu pada sambutannya Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi pencapaian opini WTP Kemhan/TNI ini, yang merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemhan dan TNI dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
“Pencapaian opini WTP ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, melainkan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dan TNI dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola.”
“BPK RI juga memberikan apresiasi kepada beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPK RI selama pemeriksaan masih berlangsung,” ujar Nyoman Adhi
Ia pun menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 BPK RI tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
“Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 menyajikan secara wajar, posisi keuangan Kementerian Pertahanan tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan demikian opini atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Baca Juga:
Turut hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD dan UO TNI AU ini, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Wakasau Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman, Wamenhan RI M. Herindra, Irjen Kemhan RI Dr. Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Rektor Unhan RI Laksdya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian serta pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan maupun TNI. ***
